Fungsi dari Eksekutif Legislatif Yudikatif

Fungsi dari Eksekutif Legislatif Yudikatif

Fungsi dari Eksekutif Legislatif Yudikatif

Fungsi dari Eksekutif Legislatif Yudikatif

Fungsi Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif menurut Soerjono Soekanto adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma hukum melalui wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan (dipimpin oleh presiden dan menteri-menteri), baik di tingkat pusat maupun daerah. Kekuasaan eksekutif ini melalui aparat-aparatnya, seperti polisi, hakim, jaksa, ABRI, pegawai negeri, dan lain-lain berperan sebagai penegak normanorma hukum dalam usaha pengendalian sosial warga masyarakat yang berperilaku menyimpang. Peranan presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/ kepala desa, RW, RT, pimpinan suatu instansi, ketua organisasi, tokoh masyarakat, kepala suku, pemangku adat, beserta aparat pemerintahan lainnya sangat penting peranan dan kedudukannya dalam kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian jelaslah, bahwa peranan kekuasaan eksekutif beserta lembaga dan aparat-aparatnya sebagai pranata politik sangat menentukan terhadap maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa, dan negara.

Fungsi Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk membuat norma-norma (undang-undang) melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik DPR tingkat pusat maupun tingkat daerah. Para anggota DPR ini dipilih warga masyarakat secara demokratis melalui pemilihan umum.

Tugasnya merumuskan garis-garis besar program pembangunan, merumuskan GBHN, dan norma-norma hukum (undang-undang) bagi masyarakatnya yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga kekuasaan eksekutif (pemerintah) untuk dilaksanakan. Dengan adanya lembaga kekuasaan legislatif yang lebih tinggi kedudukannya dari lembaga kekuasaan eksekutif, menyebabkan kekuasaan eksekutif dapat dibatasi, terutama dalam masyarakat/negara yang menganut sistem politik (pemerintahan) demokrasi presidensial, seperti yang dianut di negara kita, bahwa pemerintah (presiden) bertanggung jawab terhadap DPR (parlemen).

Sebaliknya dengan penyerahan tanggung jawab pelaksanaan GBHN dan undang-undang buatan DPR kepada lembaga eksekutif, berarti kekuasaan lembaga legislatif juga dibatasi karena tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemerintahan atas dasar GBHN dan undang-undang yang dibuatnya tersebut. Jadi, jelaslah bahwa sekalipun kedudukan lembaga legislatif lebih tinggi dari lembaga eksekutif, tetapi tetap terbatas kekuasaannya dalam masyarakat, yakni hanya sebagai pembuat dan bukan pelaksana.

Tampaklah bahwa lembaga kekuasaan legislatif sebagai pranata politik peranannya sangat menentukan dalam membangun kehidupan sosial masyarakat, melalui fungsinya sebagai perumus kebijakan, pengatur, dan pengendali kekuasaan eksekutif. Jika lembaga kekuasaan legislatif ini tidak ada, tentu kekuasaan pemerintah menjadi tidak terbatas. Contoh: Pengendalian sosial yang dilakukan lembaga legislatif antara lain adanya hak mosi tidak percaya, hak referendum terhadap lembaga eksekutif.

Fungsi Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga Mahkamah Agung (MA). Lembaga ini berperan sebagai alat pengendali sosial, yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif.

Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menegur, menasihati, atau memberi saran-saran kepada pemerintah dalam kaitan pelaksanaan GBHN dan undang-undang hasil produk lembaga legislatif. Lembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat/negara Indonesia.

Kata Kunci 

Pranata politik adalah negara yang merupakan pranata yang memegang monopoli paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat merupakan kelompok kolektif dengan adanya suatu pembagian tugas bagi anggota-anggotanya. Pembagian tugas kepada masyarakat tidak akan berhasil bila tidak ada sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang-orang dalam masyarakat tersebut.

Fungsi dari Eksekutif Legislatif Yudikatif | medsis | 4.5