Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi Otonomi Daerah

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi Otonomi Daerah

Desentralisasi

Desentralisasi

Desentralisasi  – Model Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Definisi desentralisasi menurut para pakar berbeda redaksionalnya :

  1. Joeinarto

Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

  1. Muslimin

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya.

  1. Irawam Soejito

Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan sementara.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam 2 kedudukan yaitu:

  1. Sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi.
  2. Sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas asas, yaitu:

  1. Asas Desentralisasi

Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.

  1. Asas Dekonsentrasi

Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

  1. Asas Tugas Pembantuan

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasi ke dalam 2 variabel penting, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (direction of growth) yang akan dicapai melalui desentralisasi.

Oleh karena itu desentralisasi merupakan simbol “trust” dari pemerintah pusat kepada sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi daerah mereka tertantang untuk secara kolektif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Dilihat dari pelaksanaan fungsi dari pemerintah, desentralisasi atau otonomi daerah itu menunjukan :

  1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi sebagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
  2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaskanakan atau melakukan tugas dengan efektif dan efesien.
  3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
  4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
  • Pembagian Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan  keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu :

  1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi :
    1. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
    2. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
  • Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  • Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten.
  1. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota.
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

  • Otonomi Daerah dan Demokratisasi

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan Pemerintah daerah untuk melaksanakan misi demokrasi, di mana kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama. Pemerintah daerah berhak mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat yang ada dalam kekuasaannya. Karena demokratisasi menuntut adanya kemakmuran masyarakat baik dalam kehidupan berpolitik maupun dalam perekonomian.  Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung merupakan wujud dari demokratisasi otonomi daerah dalam bidang politik. Pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara maksimal yang ada oleh Pemerintah daerah mampu  menaikan daya beli masyarakat. Menaikkan iklim investasi yang baik dengan membuka lapangan kerja atau proyek padat karya baru akan menaikan pendapatan per kapita dan mengurangi  prosentase pengangguran. Dalam pelaksanaan Pilkada, masyarakat yang ada di daerah berhak memilih kepala daerahnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang mempunyai kapabilitas dan profesional serta mampu mengemban amanat rakyat dan membangun daerahnya ke arah yang lebih baik. Otonomi daerah juga menuntut terlayaninya kepentingan publik secara menyeluruh dan berkualitas dalam jajaran birokrasi di daerah. Memberdayakan masyarakat daerah secara maksimal dalam berbagai aspek yang dinilai strategis mampu mendongkrak nilai demokratisasi otonomi daerah. Ndraha (2003:78) dalam Obsatar Sinaga (2010) mengemukakan ada tiga makna  otonomi daerah, yang akan menentukan efektifitas pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu:

  1. Otonomi sebagai hak (reward, diakui, dilindungi)
  2. Otonomi sebagai kewenangan (birokratisasi)
  3. Otonomi sebagai kesanggupan (pemberdayaan dan demokratisasi).

Berjalannya otonomi daerah secara maksimal seluruh daerah di Indonesia secara langsung akan menyatukan sistem pemerintahan daerah yang ada dalam sistem ketatanegaraan secara utuh dan membutuhkan adanya partisipasi semua pihak.

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi Otonomi Daerah | medsis | 4.5