C. Pengelolaan Wakaf dan Problematikanya

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

1. Dasar Wakaf
Perwakafan di Indonesia diatur menurut undang-undang dan peraturanperaturan
sebagai berikut.
a. UU RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tanggal 27 Oktober 2004.
b. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan
PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
c. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara
Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
e. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik.
f. Intruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
g. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan
Penyertifikatan Tanah Wakaf.
h. SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan
Prinsip Syari’ah (Pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai
lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq,
śhadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya
kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan
(qard al-¥asan).
i. SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat
Berdasarkan Prinsip Syari’ah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak
sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infaq, śhadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya
kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan
(qard al-¥asan).
Untuk selanjutnya di tingkat masyarakat yang menangani langsung
perwakafan diserahkan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Dalam
Negeri. Di tingkat paling bawah, urusan wakaf dilayani oleh Kantor Urusan
Agama yang dalam hal ini Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW).

2. Tata cara perwakafan tanah milik
a. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya
diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wakaf
(PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
b. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu harus
menyerahkan surat-surat (sertifikat, surat keterangan, dan lain-lain)
kepada PPAIW.
c. PPAIW meneliti surat dan syarat-syaratnya dalam memenuhi untuk
pelepasan hak atas tanah.
d. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan dengan jelas,
tegas, dan dalam bentuk tertulis. Apabila tidak dapat menghadap PPAIW
dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan.
e. PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf dan mencatat dalam daftar akta
ikrar wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

3. Sertifikasi Tanah Wakaf
Sertifikasi wakaf diperlukan agar tertib secara administrasi dan memiliki
kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf
dilakukan secara bersama oleh Kementerian Agama dan Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004
tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan
kepada anggaran Kementerian Agama.
4. Ruilslag Tanah Wakaf
Nazir wajib mengelola harta benda wakaf sesuai peruntukan. Ia dapat
mengembangkan potensi wakaf asalkan tidak mengurangi tujuan dan
peruntukan wakaf. Dalam praktiknya, acapkali terjadi permintaan untuk
menukar guling (ruilslag) tanah wakaf karena alasan tertentu. Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 memperbolehkan tukar guling atau penukaran
harta benda wakaf dengan syarat harus ada persetujuan dari Menteri Agama.
Kewajiban na©ir yang terutama adalah mengamankan harta wakaf yang
dikelolanya dan memanfaatkannya. Jika didapati harta wakaf tidak sesuai
kemanfaatannya, misalnya gedung madrasah yang penduduk sekitarnya telah
pindah sehingga harta wakaf tersebut tidak berfungsi lagi, na©ir mengambil
langkah untuk kemanfaatan yang lain.

Apakah harta wakaf itu boleh dijual dan diganti serta dipindahkan ke
tempat lain? Dengan alasan kemaslahatan dan kemanfaatan, diperbolehkan
mengganti bangunan gedung wakaf. Demikian juga menggantikan tanaman
wakaf dengan tanaman yang lebih produktif juga diperbolehkan, yang
hasilnya lebih bermanfaat dari yang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf. Adapun memindahkan harta wakaf diperbolehkan berdasarkan alasan
maslahat dan manfaat. Contohnya jika jalan yang berjembatan wakaf tidak
lagi dipergunakan, jembatan itu boleh dipindahkan ke tempat lain yang
memerlukannya.
Mengenai harta wakaf yang tidak mungkin diambil manfaatnya, juga
boleh dijual, kemudian membeli benda baru yang lain sebagai pengganti.
Imam Syafi’i dan yang lainnya tidak memperbolehkan mengganti masjid atau
tanah wakaf. Namun Umar bin Kha¯¯ab pernah memindahkan masjid Kufah ke
tempat yang baru dan tempat yang lama dijadikan pasar kurma.
Oleh karena itu, perubahan atau pengalihan dari yang dimaksud dalam ikrar
wakaf hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu saja, dan terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari pemerintah setempat dengan alasan:
a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif.
b. Karena kepentingan umum.
5. Sengketa Wakaf
Penyelesaian sengketa wakaf pada dasarnya harus ditempuh melalui
musyawarah. Apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil,
sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.
6. Syarat, Kewajiban, dan Hak Na©ir
Na©ir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
Syarat na©ir perseorangan adalah sebagai berikut.
a. Warga negara Indonesia.
b. Beragama Islam.
c. Dewasa.
d. Amanah.
e. Mampu secara jasmani dan rohani.
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi na©ir harus memenuhi
persyaratan, berikut.
a. Pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi
persyaratan na©ir perseorangan sebagaimana tersebut di atas.
b. Organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.
c. Badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban atau tugas na©ir adalah sebagai berikut.
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, na©ir memiliki hak-hak sebagai berikut.
a. Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh prosen).
b. Menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.

C. Pengelolaan Wakaf dan Problematikanya | medsis | 4.5